Foto: Aktivitas Bongkar Muat Batu Bara di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (22/11/2021). Sejak awal tahun hingga April 2022, pemerintah telah mencabut ribuan izin usaha pertambangan (IUP) di sektor mineral dan batubara. Khusus untuk perusahaan non-BUMN yaitu badan usaha swasta, koperasi, dan perusahaan perseorangan, [6] dapat memiliki IUP lebih dari 1 untuk komoditas mineral bukan logam dan/atau batuan. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin usaha yang. surat permohonan; b. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Atau yang di kenal Dengan WIUP, Pengusaha yang sudah mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) wajib Memiliki satu izin lagi yaitu WIUP ( wilayah izin usaha petambangan ) Perizinan ini tertera dalam Undang-Undang khusus yang mengatur tentang Mineral dan Batu Bara. Dengan tarif 2 USD bagi IUP eksplorasi, dan 4 USD bagi IUP. Definisi. A. Dalam NSPK (UU dan peraturan turunannya) Kementerian ESDM, PKKPR. Dasar Hukum 18. wiup-iup eksplorasi-iup op mineral bukan logam-mineral logam jenis tertentu dan batuan dengan cara upload di aplikasi perizinan usaha dan operasional minerba-proses evaluasi 11 hari kerja & proses pengesahan 3 hari. Lokasi tambang Lokasi WIUP WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN Definisi : Wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan. Luas wilayahnya bervariasi tergantung jenis komoditas yang ditangani dengan rincian sebagai berikut; a. 1. Menurut UU No. mineral bukan logam dan batuan, meliputi: a. Operasi Produksi 5. pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling tinggi 5. Pemegang IUP dan IUPK harus menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK. RKAB Tahunan dan laporan. dan WIUP batuan sebagaimana dimaItsud pada huruf a yang tumpang tindih dengan WIUP mineral logam dan/ atau WIUP batubara hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal dan mendapatkan pertimbangan dari pemegang IUP mineral logam dan/ atau IUP batubara berdasarkan perjanjian pemanfaatan lahan. alamat surat elektronik (e-mail) dalam formb. terhadap pemegang IUP. 000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 50. 5 Koordinat dalam format MS Excel/shapefile. 1 Semarang, Jawa Tengah. Adapun 9 WIUP yakni di Kabupaten Sukabumi (2 usaha), Kabupaten Bogor (2), Kabupaten Garut (2), Kabupaten Bandung (1), Kabupaten Subang (1), dan Kabupaten Sumedang (1). Pasal 5 IUP diberikan melalui tahapan: a. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;. Luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang berada pada wilayah laut ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait. kewenangan Bupati/Walikota dalam menerbitkan WIUP dan IUP. tata cara pemberian perizinan; e. Bagian Kedua Pemberian WIUP Paragraf 1 Umum Pasal 8 (1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas: a. 000 (dua puluh lima ribu) hektare (Pasal 55, ayat 1). Adapun Poin 3: Penciutan. "PTSP meminta syarat PKKPR dimajukan menjadi syarat IUP. IUP diberikan melalui 2 tahapan, yaitu: Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan. a. penerbitan IUP pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada WIUP yang berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah provinsi, termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut; d. JAKARTA, KOMPAS. 17 Kewenangan penetapan WIUP dan IUP, yang semula ada di tangan bupati/walikota, dialihkan ke pemerintah pusat dan provinsi. September 20, 2022. Luasan. BAB III WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 4 (1) WIUP berada dalam WUP yang ditentukan oleh Daerah. Meski PP 96/2021, masih mensyaratkan perolehan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau WIUP Khusus (WIUPK) sebelum memperoleh IUP atau IUPK, seperti pada peraturan-peraturan. Adanya pern yataan pailit . 3 Th. 03. Bagian Kedua Pemberian WIUP Paragraf 1 Umum Pasal 8 (1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas: a. IUP Eksplorasi. 4 KBLI. Soegiyopranoto No. 4. Karena aktivitas pertambangan memang melibatkan banyak pihak dan pasti berdampak. B. NO URAIAN KETERANGAN. 1. 23 perihal Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan. Pasal 16 UU No 4/2009. WIUP radioaktif; b. Required fields are marked. tahap kualifikasi. Peta WIUP dan daftar koordinat yang dimohon untuk wilayah IUP Operasi Produksi, yang sama atau lebih kecil (sebagai hasil penciutan) dari Peta WIUP Eksplorasi; 6. 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 angka 2 s. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, pemegang IUP dan IUPK pada. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IPR dan IUP. baca izin usaha pertambangan – minerba. Diantara. Jika pemegang IUP menemukan mineral lain dalam WIUP yang dikelolanya, maka mereka akan mendapatkan prioritas untuk mengusahakannya dengan catatan harus. (5) WPR menjadi dasar diterbitkannya IPR. Pada 11 April 2022, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Perpres 55/2022). atau pejabat instansi yang berwenang, sebagai bagian persyaratan peningkatan IUP Operasi Produksi; KELIMA : IUP Eksplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Eksplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dan KEEMPAT dalam keputusan ini. dan penjualan mineral logam. Divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus. memilih yuridiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada dan aribtrase dalam negeri. 1. Tidak tumpah tindih dengan wilayah administratif kabupaten/kota atau provinsi lain; 4. Akan tetapi, Pasca disahkannya UU 3/2020 sebagaimana diatur dalam Pasal 169C, dinyatakan bahwa IUP OPK untuk Pengolahan dan Pemurnian yang diterbitkan sebelum berlakunya UU 3/2020 mengalami peralihan perizinan menjadi Izin Usaha Industri (IUI) dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU 3/2020 berlaku sehingga. Pelaksanaan lelang WIUP mineral logam dan WIUP batubara; d. Tetap 3. Produksi selama 17 (tujuh belas) Tahun KEDUA Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan egiatan Konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian dalam WIUP untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 Tahun. com. IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA : Tampilkan 2 IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA :. IUP diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 serta memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada masyarakat secara terbuka. Syarat Mengajukan WIUP menggunakan Pergub 12. 03/2021. IZIN USAHA PERTAMBANGAN mineral batuan diberikan oleh Menteri ESDM DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN diberikan. 000 (dua puluh lima ribu) hektar. Di dalam RPP Minerba ini disebutkan bahwa Izin. Izin Usaha Pertambangan terdiri atas: Wilayah Izin Usaha. a. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, jika pemegang IUP menemukan mineral lain dalam WIUP nya dan berminat mengusahakannya, maka pemegang IUP tersebutlah yang mengajukan permohonan IUP baru, sedangkan dalam. IUP terdiri atas dua tahap: a. Serta perlu digarisbawahi hak atas Izin Usaha Pertambangan (“IUP”), Izin Pertambangan Rakyat (“IPR”), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”) bukan merupakan pemilikan hak atas tanah. Terdapat banyak aspek yang harus dipersiapkan calon pemegang IUP, mulai dari administratif, teknis, lingkungan, hingga finansial. dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1. WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berada dalam WUP yang ditetapkan oleh Menteri. contoh permohonan wiup yang disetujui. “Kewenangan perizinan usaha pertambangan terbaru diambil alih dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Dapat menghentikan sewaktu-waktu kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), di setiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa keJanjutan dari kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemumian dan Pengangkutan Penjualan), tersebut. (CNBC Indonesia/ Tri Susilo) Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akhirnya merilis aturan baru tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba) sebagai. Pemegang IUPK Eksplorasi ( begitu juga dengan IUP Eksplorasi,. (2) WIUP radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf Kelima, Dalam Persetujuan Pemindahtanganan IUP/IUPK dan Pengalihan Sebagian WIUP/WIUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat menetapkan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pemegang IUP/IUPK sebelum melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gambar 2. 500. IZIN USAHA PERTAMBANGAN mineral batuan diberikan oleh Menteri ESDM DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN diberikan melalui 2 tahapan, yaitu: Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional. Max. Resiko korupsi terjadi ketika criteria zonasi, prakualifikasiatau perseorangan yang telah mendapatkan WIUP atau WIUPK. WIUP mineral logam; c. Perizinan Batubara = 0813 8822 4694. Meski PP 96/2021, masih mensyaratkan perolehan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau WIUP Khusus (WIUPK). Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, dengan syarat : 1) Syarat Administratif - Untuk Orang Perseoranganlogam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25. Pemberian WIUP mineral bukan logam, WIUP. Pasal 38 PP 96/2021 mengatur bahwa persyaratan teknis untuk IUP tahap kegiatan operasi produksi meliputi : Peta usulan WIUP (wilayah izin usaha pertambangan) tahap kegiatan operasi produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;. rencana-anggaran-biaya-jasa-pengurusan-iup-dan-pengadaan-dokumen-kelengkapan-persyaratan. 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 angka 2 s. Karena berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2014, persetujuan WIUP hanya berlaku 5 (lima) hari, sehingga jika sejak tanggal persetujuan WIUP sampai 5 hari sesudahnya pemohon tidak segera mengajukan permohonan IUP Eksplorasi, maka WIUP yang sudah disetujui akan menjadi wilayah terbuka kembali dan biaya pencadangan. Selain itu aplikasi ini digunakan untuk mengelola data iuran dan royalty PNBP dari penjualan mineral dan batubara. Call / WA : +62 811-1928-942. Nomor: 05/SK-KontraS/I/2023. WIUP batuan. Pasal 123: Apabila IUP atau IUPK berakhir, pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari. berafiliasi dengan perusahaan atau tidak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. IUP Eksplorasi. penciutan WIUP jika sebagian WIUP tumpang tindih; atau 2. Berdasarkan PP nomor 23 Tahun 2010, prosedur yang akan dilalui adalah: 1. (termasuk pajak) Silahkan transfer sejumlah uang tersebut ke Rekening Bank Raykat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening 114801007728507 , atas nama Obbie Afri. Jika anda membutuhkan bantuan mengurus perizinan hubungi +62 811-1928-942 /. Pemberian persetujuan WIUP Mineral Bukan Logam dan/atau WIUP Batuan oleh Menteri bukan merupakan izin untuk melakukan kegiatan penambangan, karena sesuai Pasal 32 PP Nomor 23 tahun 2010 jo Pasal 40 Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020, pemohon yang telah mendapatkan WIUP harus. Perihal: Surat Terbuka terkait Desakan Membuka Akses Terhadap Dokumen Surat Penetapan Lelang, Data Izin Lingkungan, AMDAL, IUP Eksplorasi, dan IUP Operasi Produksi. Pasal 34 : Cukup jelas. Peta WIUP dan daftar koordinat yang dimohon untuk wilayah IUP Operasi Produksi, yang sama atau lebih kecil (sebagai hasil penciutan) dari Peta WIUP Eksplorasi; 6. d. Salah satunya adalah IUP atau izin usaha pertambangan yang menjadi prasyarat utama mengambil barang mineral yang ada di daerah tertentu. Pemegang IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi Mineral bukan logam diberi WIUP paling luas 25. PT Sukabumi Silika Resources, penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk komoditas Pasir Kuarsa. 9" BT (Gambar 3. Agar WIUP bisa segera diperoleh, maka Anda perlu memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya: Menulis surat permohonan pemberian WIUP (cap basah dan asli), kemudian ditandatangani oleh pihak pemohon. Update: 15 April 2022. Untuk mineral non logam dan batuan melakukan pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta sesuai luas permohonan WIUP dengan memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2012. Untuk IUP yang telah memiliki kode WIUP di MODI namun belum memiliki akun, dapat melakukan registrasi akun menggunakan kode WIUP. KT 02 dan BCL. 11. PASAL 23-PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA(1) Prosedur lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dilakukan dengan 2 (dua) tahap yang terdiri atas:a. Dilakukan oleh Tenaga Teknis Pertambangan yang Berkompeten. 39/2014 tentang Perkebunan yang digugat Koalisi LSM. c. v Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan. info@ahliperizinan. PP 23 Tahun 2010 1 WIUP dapat diberikan 1 atau beberapa IUP WIUP mineral logam dan batubara diperoleh dengan cara LELANG. (3) WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diperoleh dengan cara lelang. Drs. 10. Adapun IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan. Harap mencantumkan perihal surat, identitas dan alamat nomor telepon pemohon, jenis komoditas yang dimohonkan, luas permohonan IUP Eksplorasi, lokasi permohonan IUP Eksplorasi, batas-batas permohonan WIUP, daftar lampiran persyaratan administrasi, teknis dan finansial dengan jelas. mil sampai dengan 12 (dua belas) mil; d. Hal yang. Teknik dan Lingkungan = 0812 9618 0747. Di dalam Kepmen ini disebutkan bahwa pemberian WIUP mineral bukan logam, WIUP mineral bukan logam jenis tertentu, dan WIUP pertambangan batuan diberikan untuk luasan wilayah sampai dengan 5. Kotak Amal. ADAPUN PERSYARATAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN SEBAGAI BERIKUT : DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS (IZIN DARI BKPM) Pengangkutan dan Penjualan. UU tersebut menjelaskan bahwa: “Kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan. 1. Dalam kesempatan ini, kami akan jelaskan perbedaan SIUP dan NIB secara. 11. sesuai dengan kewenangannya 2. go. Laporan Kelayakan usaha yang mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB; 8. bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaranProses Penerbitan IUP 10 hari kerja 1. IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (Pasal 1 angka 10 PP 96/2021). Kegiatan penataan IUP tersebut amat penting bagi optimalisasi target-target Pemerintah (penerimaan negara, pengelolaan lingkungan, peningkatan nilai tambah, usaha jasa, tenaga kerja, dll) DASAR HUKUM PENYESUAIAN KP, SIPD, DAN SIPR MENJADI IUP (PASAL 112 AYAT 4 DAN 5) Pasal 112 Ayat (4) Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan. Langkah Pengajuan Izin. Peralihan perizinan dari Pemerintah Pusat ke Pemda diantaranya meliputi: a. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud padaa. 9/2012 tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku di Kementerian ESDM. ESDM One Map - Mineral dan BatubaraWIUP dengan luas paling rendah 500 (lima ratus) hektar dan paling tinggi 25. Dalam Peraturan Perundangan, terdapat ketentuan khusus yang menjadi syarat untuk dilampirkan Peta WIUP/IUP guna mengajukan perizinan untuk usaha/Kegiatan Pertambangan. Persyaratan_IUP_penjualan_160321. Perbedaan mendasar dari IUP dan IUPK ditentukan dari luas wilayah, jangka waktu, dan subjek hukum. esdm. (4) Permohonan IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diajukan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat 5 (lima) hari kerja: a. WIUP batubara; d. a) ketentuan umum. Sebelum adanya perubahan UU Minerba, UU 4/2009 terdiri dari 26 Bab dengan total 175 Pasal. Konsultasi WIUP = 0813 1605 6702. Keputusan itu ditandatangani langsung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Bagian Kesembilan. koperasi; dan Page 3 of 35 c. Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 4" BT - 103°48'3. Sistem Informasi WP; c. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan. Untuk IUP Eksplorasi mineral logam, menyerahkan bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam sesuai dengan nilai penawaran lelang. Dalam hal ini, tentunya industri pertambangan sudah harus memiliki IUP Eksplorasi. C. WIUP dengan WIUP lain yang sama . IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk; golahan dan/atau pemurnian; ntuk mineral logam dengan kriteria tertentu berupa nikel dan bauksit: Dalam hal kerja sama dilakukan ; alui kepemilikan saham, dibuktikan dengan salinan. b.